loading...
Langkah-langkah gres dalam pergerakan nasional perlu dilakukan lantaran terjadinya perubahan situasi. Gerakan non-kooperatif terperinci tak mendapat jalan, sementara gerakan kooperatif mendapat persetujuan pemerintah Hindia Belanda.
Usaha usaha guna mendapat kemerdekaan tetap terdapat celah dari kebijakan kolonial yang dijalankan di Indonesia, yakni ialah usaha lewat Dewan Rakyat (Volksraad). Partai-partai politik masih mempunyai kesempatan guna melaksanakan agresi bersama sehingga munculah dengan apa yang disebut Petisi Soetarjo pada tanggal 15 Juli 1936.
Soetarjo memberi saran untuk pemerintah Hindia Belanda supaya melangsungkan Konferensi Kerajaan Belanda yang mengupas mengenai status politik yang berbentuk otonomi, walaupun tetap ada di dalam batas Pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Hal ini dimaksudkan biar tercapai kolaborasi yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam memilih kebijakan politik, sosial, dan ekonomi.
Petisi pula ditandatangani Datuk Tumenggung, I. J. Kasimo, Ratulangi, dan juga Kwo KwatTiong sanggup dilihat sebagai usaha guna keluar dari problem dan kesulitan yang dialami para nasionalis. Namun, banyak sekali k pihak menunjukkan kritik bahwa petisi itu sama halnya dengan meminta-minta untuk dikasihani, lain pihak memandang petisi itu sanggup mengurangi usaha otonomi yang dilakukan pihak lain. Biasanya, pihak Belanda menolak petisi tersebut dan Vaderlandse Club (VC) menganggap hal tersebut terlalu dini.
Berdirinya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dilatarbelakangi adanya penolakan Petisi Soetardjo dan gentingnya situasi internasional menjelang pecahnya Perang Dunia II. GAPI bukanlah sebuah partai, melainkan hanya sebuah wadah kolaborasi partai- partai. GAPI dibuat oleh M.H. Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939.
Pasundan, PSII, Parindra, Gerindo, Persatuan Mipahasa, dan juga Persatuan Partai Katholik (PPK) merupakan partai-partai yang tergabung ke dalam GAPI. Gapi menginginkan hak dalam memilih tujuan dan juga pemerintahannya sendiri. Pada kongres yang pertama tanggal 4 Juli 1939 GAP! menuntut Indonesia berparlemen.
Pemerintah menunjukkan reaksi hirau taacuh terhadap resolusi GAPI. Untuk menjawabnya pemerintah hanya membentuk Komisi Visman. Tetapi, pelaksanaan Komisi tersebut masih sangat mengecewakan, hal ini dikarenakan alasannya ialah hasil yang dicapai komisi tersebut hanyalah impian sebagian orang-orang Indonesia yang tetap terikatan dengan kerajaan Belanda.
Demikian klarifikasi mengenai PETISI SOETARJO DAN PERJUANGAN GABUNGAN POLITIK INDONESIA (GAPI), semoga sanggup bermanfaat. Sumber https://www.sekolahpendidikan.com
Usaha usaha guna mendapat kemerdekaan tetap terdapat celah dari kebijakan kolonial yang dijalankan di Indonesia, yakni ialah usaha lewat Dewan Rakyat (Volksraad). Partai-partai politik masih mempunyai kesempatan guna melaksanakan agresi bersama sehingga munculah dengan apa yang disebut Petisi Soetarjo pada tanggal 15 Juli 1936.
Soetarjo memberi saran untuk pemerintah Hindia Belanda supaya melangsungkan Konferensi Kerajaan Belanda yang mengupas mengenai status politik yang berbentuk otonomi, walaupun tetap ada di dalam batas Pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Hal ini dimaksudkan biar tercapai kolaborasi yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam memilih kebijakan politik, sosial, dan ekonomi.
Petisi pula ditandatangani Datuk Tumenggung, I. J. Kasimo, Ratulangi, dan juga Kwo KwatTiong sanggup dilihat sebagai usaha guna keluar dari problem dan kesulitan yang dialami para nasionalis. Namun, banyak sekali k pihak menunjukkan kritik bahwa petisi itu sama halnya dengan meminta-minta untuk dikasihani, lain pihak memandang petisi itu sanggup mengurangi usaha otonomi yang dilakukan pihak lain. Biasanya, pihak Belanda menolak petisi tersebut dan Vaderlandse Club (VC) menganggap hal tersebut terlalu dini.
Berdirinya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dilatarbelakangi adanya penolakan Petisi Soetardjo dan gentingnya situasi internasional menjelang pecahnya Perang Dunia II. GAPI bukanlah sebuah partai, melainkan hanya sebuah wadah kolaborasi partai- partai. GAPI dibuat oleh M.H. Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939.
Pasundan, PSII, Parindra, Gerindo, Persatuan Mipahasa, dan juga Persatuan Partai Katholik (PPK) merupakan partai-partai yang tergabung ke dalam GAPI. Gapi menginginkan hak dalam memilih tujuan dan juga pemerintahannya sendiri. Pada kongres yang pertama tanggal 4 Juli 1939 GAP! menuntut Indonesia berparlemen.
Pemerintah menunjukkan reaksi hirau taacuh terhadap resolusi GAPI. Untuk menjawabnya pemerintah hanya membentuk Komisi Visman. Tetapi, pelaksanaan Komisi tersebut masih sangat mengecewakan, hal ini dikarenakan alasannya ialah hasil yang dicapai komisi tersebut hanyalah impian sebagian orang-orang Indonesia yang tetap terikatan dengan kerajaan Belanda.
Demikian klarifikasi mengenai PETISI SOETARJO DAN PERJUANGAN GABUNGAN POLITIK INDONESIA (GAPI), semoga sanggup bermanfaat. Sumber https://www.sekolahpendidikan.com
loading...
Buat lebih berguna, kongsi:
