loading...
Materi = > Pemerintahan Daerah Ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan bersama dengan janji otonomi seluas-luasnya di dalam sistem dan janji Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau lebih jelasnya, Pemerintahan Daerah ialah pelaksanaan faedah pemerintahan tempat yang ditunaikan oleh forum pemerintah tempat yakni Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1, Pemda ialah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah tempat dan DPRD berdasarkan asa tonomi dan terhitung pembantuan bersama dengan janji otonomi yang seluas-luasnya bersama dengan system dan terhitung janji NKRI sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah tempat ialah kepala tempat sebagai unsur penyelenggara Pemda yang memimpin di dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan tempat otonom.
Ciri-Ciri Pemerintah Daerah
Menurut J. Oppenheion, adapun ciri-ciri pemerintah tempat diantaranya yaitu:
Syarat-Syarat Pemerintah Daerah
Adapun syarat terbentuknya suatu pemerintahan tempat yaitu:
Asas-Asas Pemerintahan Daerah
Berdasarkan pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, di dalam penyelenggaraan pemerinta mesti berpedoman pada asa lazim penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu:
Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Pasal 65 UU No. 23 Tahun 2014, kiprah pemerintah tempat atau kepala tempat yaitu:
Berdasarkan Pasal 65 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan atau wewenang kepala tempat yaitu:
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Kepala tempat miliki hak yaitu
Berdasarkan pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah tempat miliki kewajiban yaitu:
Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1, Pemda ialah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah tempat dan DPRD berdasarkan asa tonomi dan terhitung pembantuan bersama dengan janji otonomi yang seluas-luasnya bersama dengan system dan terhitung janji NKRI sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah tempat ialah kepala tempat sebagai unsur penyelenggara Pemda yang memimpin di dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan tempat otonom.
Ciri-Ciri Pemerintah Daerah
Menurut J. Oppenheion, adapun ciri-ciri pemerintah tempat diantaranya yaitu:
- Terdapat lingkungan atau suatu tempat yang miliki batas yang lebih kecil dibandingkan bersama dengan negaranya.
- Terdapat penduduk yang cukup
- Memiliki keperluan yang diurus oleh Negara tetapi menyangkut berkenaan lingkungan selanjutnya biar terdapat penduduk yang bergerak gotong royong mengusahakan atas dasar swadaya.
- Memiliki suatu organisasi tidak mengecewakan untuk menyelenggarakan keperluan demikian.
- Memiliki kebolehan untuk sedia kan biaya yang dibutuhkan.
Syarat-Syarat Pemerintah Daerah
Adapun syarat terbentuknya suatu pemerintahan tempat yaitu:
- Kemampuan ekonomi
- Potensi daerah
- Sosial Budaya
- Sosial Politik
- Jumlah Penduduk
- Luas Daerah dan terhitung pertimbangna lain yang memungkinkan
- Terselenggaranya Otonomi Daerah
Asas-Asas Pemerintahan Daerah
Berdasarkan pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, di dalam penyelenggaraan pemerinta mesti berpedoman pada asa lazim penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu:
- Asas Kepastian Hukum
- Asas tertip Penyelenggaraan Negara
- Asas Kepentingan Umum
- Asas Keterbukaan
- Asas Proporsionalitas
- Asas Profesionalitas
- Asas Akuntabilitas
- Asas Efisiensi
- Asas efektifitas
- Asas Keadilan
Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Pasal 65 UU No. 23 Tahun 2014, kiprah pemerintah tempat atau kepala tempat yaitu:
- Sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang miliki kewenangan tempat sesuai bersama dengan ketentuan peraturan perundang-undangna dan kebijakan yang ditetapkan gotong royong DPRD.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Menyusun dan mengajukan suatu konsep Perda berkenaan RPJPD dan konsep Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan DPRD, seterusnya ditunaikan penyusunan dan penetapan RKPD
- Menyusun dan jugam negajukan suatu konsep Perda berkenaan APBD, konsep Perda berkenaan pergantian APBD konsep Perda berkenaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada suatu DPRD yang lalu untuk dibahas bersama.
- Tidak cuma itu, Kepala Daerah terhitung miliki kiprah di dalam mewakili wilayahnya di dalam dan terhitung diluar pengadilan, dan sanggup menunjuk suatu kuasa aturan untuk mewakilinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala tempat miliki kiprah bersama dengan mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
- Tugas kepala tempat yang lainnya yakni bersama dengan melakukan kiprah sesuai peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 65 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan atau wewenang kepala tempat yaitu:
- Mengajukan konsep Perda
- Mengambil tindakan khusus di dalam suasana yang mendesak dan dibutuhkan oleh tempat ataupun masyarakat.
- Menetapkan Perda yang sudah menerima persetujuan bersama dengan berasal dari DPRD.
- Menetapkan Perkada Keputusan Kepala Daerah
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Kepala tempat miliki hak yaitu
- Mengelola kekayaan daerah
- Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya
- Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- Memungut pajak tempat dan terhitung redistribusi daerah
- Mengelola aparatur daerah
- Memilih pemimpin daerah
- Mendapatkan bagi hasil berasal dari suatu pengelolaan sumber kekuatan alam dan terhitung sumber kekuatan yang lainnya yang sesuai berada didaerah.
- Mendapatkan hak lainnya yang sudah diatur. Termasuk honor pokok, hak protokoler, tunjangan jabatan dan terhitung tunjangan yang lainnya.
Berdasarkan pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah tempat miliki kewajiban yaitu:
- Melaksanakan jadwal strategis nasional
- Mengembangkan kehidupan demokrasi
- Memegang teguh dan terhitung mengamalkan Pancasila, melakukan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 serta sanggup memelihara suatu keutuhan NKRI.
- Melaksanakan jadwal strategis nasional
- Menjalin pertalian bersama dengan semua forum vertikal di tempat dan terhitung semua perangkat daerah
- Menerapkan suatu janji tata pemerintahan yang sanggup bermanfaat bagi semua warganya yakni pemerintahan tempat yang baik dan terhitung bersih.
- Menjaga adat dan norma di dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan bagi daerah
- Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan
loading...
Buat lebih berguna, kongsi:
