loading...
Pengertian Wawasan Nusantara dan Implementasinya
Nusantara yaitu kata yang berasal dari akar kata 'nusa-antara' yaitu pulau yang berjajar antara sabang hingga merauke. Wawasan Nusantara berarti cara pandang insan Indonesia kepada wilayah dan warganya di seluruh wilayah nusantara (tumpah darah Indonesia), baik secara geografis maupun secara sosial, politik, ekonomi, hukum, keamanan, dan pertahanan.
Sudah diketahui bahwa, Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut. Jika menurut wawasan nusantara, maritim tidaklah memisahkan melainkan menghubungkan.
Dasar Pemikiran dan Sejarah Konsepsi Wawasan Nusantara
Yang menjadi dasar pedoman pengembangan Wawasan Nusantara dari segi falsasfah negara yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam ideologi Pancasila, musyawarah mufakat merupakan titik pengambilan keputusan tertinggi yang kesannya mengakomodasi perbedaan. Dengan demikian, Pancasila sebagai konsepsi dasar negara telah meliputi keseluruhan wilayah (secara geografis maupun secara psikologis) negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).
Dalam sejarahnya, tetapi jangan hingga terjebak pada romantisme nusantara masa lalu, wilayah nusantara pernah disatukan dalam satu kerajaan besar. Kerajaan besar yang pernah mengusai seluruh wilayah nusantara yaitu Majapahit dan Sriwijaya. Atas dasar sejarah ini, kita mengatahui bahwa nusantara yaitu tempat yang sanggup disatukan di masa lampau. Saat masih alat komunikasi dan sarana transportasi sangat terbatas. Apalagi kini, dengan mempunyai wawasan nusantara yang kuat, bangsa Indonesia akan semakin yakin bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan tidak sanggup digoyahkna.
Dalam sejarahnya, wilayah Indonesia yang terdiri dari formasi pulau-pulau pernah terpecah-pecah dan 'terpisah'. Undang-undang pemerintah Belanda (ordonantie) tahun 1939 menyebutkan bahwa wilayah maritim yang dimiliki yaitu sejauh 3 mil dari garis pantai batas pasang-surut air laut. Dengan dasar pedoman ini, wilayah maritim Indonesia sangat sempit, memungkinkan maritim di antara pulau jawa dan pulau kalimantan yaitu wilayah maritim Internasional. Ini yaitu dasar pedoman yang tidak berdasar pada wawasan nusantara.
Selanjutnya pada tahun 1957, tepatnya pada 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Deklarasi Juanda. Dalam deklarasi tersebut, disebutkan bahwa wilayah maritim Indonesia yaitu wilayah diukur dari garis pantai pulau terluar Indonesia. Dengan demikian, tidak ada wilayah Internasional yang ada di tengah wilayah Indonesia. Batas wilayah yang awalnya hanya 3 mil laut, diperlebar menjadi 12 mil maritim dari garis pantai. Sementara itu, zona ekonomi ekslusif, dinyatakan sangat lebar lagi yaitu 200 mil laut. Dengan adanya deklarasi juanda ini, wilayah Indonesia yang disebut nusantara tidak lagi terpecah-pecah, melainkan menjadi satu kesatuan yang utuh.
Wawasan Nusantara di Bidang Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Meskipun masih belum sepenuhnya merata, tetapi dengan adanya wawasan Nusantara maka pengembangan ekonomi juga dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang-Merauke. Pengembangan ekonomi yang merata sanggup diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dasar yang merata. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta saluran terhadap kebutuhan dasar manusia.
Kegiatan ekonomi juga harus memperhatikan kebutuhan seluruh warga negara Inodnesia di seluruk wilayahnya.
Wawasan Nusantara di Bidang Hukum
Indoensia yaitu negara hukum, tetapi dalam praktiknya, aturan ada yang ada di seluruh wilayah nusantara juga dihormati, bahkan diakui keberadaannya oleh negara. Misalnya, saat sudah diselesaikan secara akhlak maupun secara kekeluargaan, aturan formal (hukum negara) tidak perlu dipaksakan. Misalnya, adanya aturan akhlak tradisi yang mengakhiri konflik dengan tradisi bakar kerikil di Papua, sebuah permasalahan, meskipun di dalamnya terdapat kasus aturan pidana, tidak perlu dilanjutkan prosesnya alasannya yaitu sudah diselesaikan.
Produk aturan Indonesia juga menghargai aturan akhlak seluruh wilayah nusantara dengan menghormati adanya tanah ulayat (tanah ada) dan perturan akhlak yang harus diterapkan (oleh para Pecalang di Bali, misalnya).
Wawasan Nusantara di Bidang Politik
Politik Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila yang Presidensial. Dalam sistem politik Indonesia, satu warga negara mempunyai satu hak suara. Tetapi tetap menghormati kearifan-kearifan lokal dari sabang hingga merauke. Misalnya, di Papua, di ujung timur wilayah nusantara pinjaman hak bunyi boleh diwakili oleh kepala suku. Jika kepala suku memilih pilihan terhadap salah satu calon, misalnya, maka seluruh hak bunyi yang ada di suku tersebut dianggap sah untuk pilihan kepala suku, tanpa harus melalui proses pencoblosan.
Wawasan Nusantara di Bidang Pertahanan
Dalam Bidang pertahanan, wawasan Nusantara telah mengantarkan pemahaman bahwa, setiap jengkal wilayah NKRI dari sabang hingga merauke akan tetap dipertahankan mati-matian oleh bangsa Indonesia. Hal ini sudah terbukti dari masa ke masa. Di masa pemerintahan Soekarno, ada pengembalian wilayah Indonesia yang masih dikuasai oleh Belanda. Di zaman Soeharto, ada penyatuan wilayah Timor Timur (sekarang Timor Leste) sebagai upaya penyatuan wilayah nusantara. Di masa Reformasi, wilayah-wilayah kedaulatan Republik Indonesia akan dipertahankan meskipun terjadi perselisihan dengan negara tetangga, perebutan wilayah maritim dengan Malaysia dan Cina di Laut Cina Selatan misalnya.
Wawasan nusantara juga memungkinkan pengembangan sistem pertahanan yang memperhatikan wilayah Indonesia yang sangat luas. Dengan demikian, pangkalan angkatan bersenjata Indonesia, baik angkatan darat, laut, dan udara ditempatkan di posisi yang merata dan sanggup menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI dari upaya pelanggaran batas wilayah oleh pihak asing. Baik pelanggaran oleh pihak militer absurd maupun pihak absurd yang lain.
Wawasan Nusantara di Bidang Sosial-Budaya
Secara sosial dan Budaya, masing-masing wilayah di seluruh nusantara mempunyai keberagaman yang sangat mencolok. Dengan adanya wawasan nusantara, perbedaan-perbedaan tersebut bukan dianggap sebagai daya pembeda, justru dianggap sebagai sebuah kekayaan yang luar biasa. Menjadai sarana rekreasi dan saling menghargai dengan cara pertukaran budaya. Orang Jakarta berguru teri Aceh. Orang papua berguru wacana ondel-ondel dan seterusnya.
Wawasan Nusantara di Bidang Pendidikan
Pendidikan di Indonesia juga memahami keberagaman seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu, dalam sistem pendidikan Indonesia selalu ada Muatan Lokal yang sanggup diisi oleh masing-masing wilayah dengan menyesuakan dengan kondisi masing-masing. Hal ini untuk menjaga keberagaman Indonesia yang juga sudah diakui oleh para cowok pada 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. Khususnya ikrar yang ketiga, "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Pada 1928 sudah diakui secara implisit bahwa bangsa Indonesia yeng menempati seluruh wilayah Nusatara mempunyai bahasa yang sangat bermacam-macam dan berbeda. Tidak untuk disamakan, tetapi untuk disatukan dengan bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia.
Demkian klarifikasi wacana Wawasan Nusantara. Semoga kita semua mempunyai wawasan dan kecintaan terhadap seluruh wilayah Indonesia.
Nusantara yaitu kata yang berasal dari akar kata 'nusa-antara' yaitu pulau yang berjajar antara sabang hingga merauke. Wawasan Nusantara berarti cara pandang insan Indonesia kepada wilayah dan warganya di seluruh wilayah nusantara (tumpah darah Indonesia), baik secara geografis maupun secara sosial, politik, ekonomi, hukum, keamanan, dan pertahanan.
 |
| TNI siap Mempertahankan Kedaulatan NKRI merupakan Bagian dari Wawasan Nusantara Sumber foto: id.wikipedia.org |
Sudah diketahui bahwa, Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut. Jika menurut wawasan nusantara, maritim tidaklah memisahkan melainkan menghubungkan.
Dasar Pemikiran dan Sejarah Konsepsi Wawasan Nusantara
Yang menjadi dasar pedoman pengembangan Wawasan Nusantara dari segi falsasfah negara yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam ideologi Pancasila, musyawarah mufakat merupakan titik pengambilan keputusan tertinggi yang kesannya mengakomodasi perbedaan. Dengan demikian, Pancasila sebagai konsepsi dasar negara telah meliputi keseluruhan wilayah (secara geografis maupun secara psikologis) negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).
Dalam sejarahnya, tetapi jangan hingga terjebak pada romantisme nusantara masa lalu, wilayah nusantara pernah disatukan dalam satu kerajaan besar. Kerajaan besar yang pernah mengusai seluruh wilayah nusantara yaitu Majapahit dan Sriwijaya. Atas dasar sejarah ini, kita mengatahui bahwa nusantara yaitu tempat yang sanggup disatukan di masa lampau. Saat masih alat komunikasi dan sarana transportasi sangat terbatas. Apalagi kini, dengan mempunyai wawasan nusantara yang kuat, bangsa Indonesia akan semakin yakin bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan tidak sanggup digoyahkna.
Dalam sejarahnya, wilayah Indonesia yang terdiri dari formasi pulau-pulau pernah terpecah-pecah dan 'terpisah'. Undang-undang pemerintah Belanda (ordonantie) tahun 1939 menyebutkan bahwa wilayah maritim yang dimiliki yaitu sejauh 3 mil dari garis pantai batas pasang-surut air laut. Dengan dasar pedoman ini, wilayah maritim Indonesia sangat sempit, memungkinkan maritim di antara pulau jawa dan pulau kalimantan yaitu wilayah maritim Internasional. Ini yaitu dasar pedoman yang tidak berdasar pada wawasan nusantara.
Selanjutnya pada tahun 1957, tepatnya pada 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Deklarasi Juanda. Dalam deklarasi tersebut, disebutkan bahwa wilayah maritim Indonesia yaitu wilayah diukur dari garis pantai pulau terluar Indonesia. Dengan demikian, tidak ada wilayah Internasional yang ada di tengah wilayah Indonesia. Batas wilayah yang awalnya hanya 3 mil laut, diperlebar menjadi 12 mil maritim dari garis pantai. Sementara itu, zona ekonomi ekslusif, dinyatakan sangat lebar lagi yaitu 200 mil laut. Dengan adanya deklarasi juanda ini, wilayah Indonesia yang disebut nusantara tidak lagi terpecah-pecah, melainkan menjadi satu kesatuan yang utuh.
Wawasan Nusantara di Bidang Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Meskipun masih belum sepenuhnya merata, tetapi dengan adanya wawasan Nusantara maka pengembangan ekonomi juga dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang-Merauke. Pengembangan ekonomi yang merata sanggup diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur dasar yang merata. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta saluran terhadap kebutuhan dasar manusia.
Kegiatan ekonomi juga harus memperhatikan kebutuhan seluruh warga negara Inodnesia di seluruk wilayahnya.
Wawasan Nusantara di Bidang Hukum
Indoensia yaitu negara hukum, tetapi dalam praktiknya, aturan ada yang ada di seluruh wilayah nusantara juga dihormati, bahkan diakui keberadaannya oleh negara. Misalnya, saat sudah diselesaikan secara akhlak maupun secara kekeluargaan, aturan formal (hukum negara) tidak perlu dipaksakan. Misalnya, adanya aturan akhlak tradisi yang mengakhiri konflik dengan tradisi bakar kerikil di Papua, sebuah permasalahan, meskipun di dalamnya terdapat kasus aturan pidana, tidak perlu dilanjutkan prosesnya alasannya yaitu sudah diselesaikan.
Produk aturan Indonesia juga menghargai aturan akhlak seluruh wilayah nusantara dengan menghormati adanya tanah ulayat (tanah ada) dan perturan akhlak yang harus diterapkan (oleh para Pecalang di Bali, misalnya).
Wawasan Nusantara di Bidang Politik
Politik Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila yang Presidensial. Dalam sistem politik Indonesia, satu warga negara mempunyai satu hak suara. Tetapi tetap menghormati kearifan-kearifan lokal dari sabang hingga merauke. Misalnya, di Papua, di ujung timur wilayah nusantara pinjaman hak bunyi boleh diwakili oleh kepala suku. Jika kepala suku memilih pilihan terhadap salah satu calon, misalnya, maka seluruh hak bunyi yang ada di suku tersebut dianggap sah untuk pilihan kepala suku, tanpa harus melalui proses pencoblosan.
Wawasan Nusantara di Bidang Pertahanan
Dalam Bidang pertahanan, wawasan Nusantara telah mengantarkan pemahaman bahwa, setiap jengkal wilayah NKRI dari sabang hingga merauke akan tetap dipertahankan mati-matian oleh bangsa Indonesia. Hal ini sudah terbukti dari masa ke masa. Di masa pemerintahan Soekarno, ada pengembalian wilayah Indonesia yang masih dikuasai oleh Belanda. Di zaman Soeharto, ada penyatuan wilayah Timor Timur (sekarang Timor Leste) sebagai upaya penyatuan wilayah nusantara. Di masa Reformasi, wilayah-wilayah kedaulatan Republik Indonesia akan dipertahankan meskipun terjadi perselisihan dengan negara tetangga, perebutan wilayah maritim dengan Malaysia dan Cina di Laut Cina Selatan misalnya.
Wawasan nusantara juga memungkinkan pengembangan sistem pertahanan yang memperhatikan wilayah Indonesia yang sangat luas. Dengan demikian, pangkalan angkatan bersenjata Indonesia, baik angkatan darat, laut, dan udara ditempatkan di posisi yang merata dan sanggup menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI dari upaya pelanggaran batas wilayah oleh pihak asing. Baik pelanggaran oleh pihak militer absurd maupun pihak absurd yang lain.
Wawasan Nusantara di Bidang Sosial-Budaya
Secara sosial dan Budaya, masing-masing wilayah di seluruh nusantara mempunyai keberagaman yang sangat mencolok. Dengan adanya wawasan nusantara, perbedaan-perbedaan tersebut bukan dianggap sebagai daya pembeda, justru dianggap sebagai sebuah kekayaan yang luar biasa. Menjadai sarana rekreasi dan saling menghargai dengan cara pertukaran budaya. Orang Jakarta berguru teri Aceh. Orang papua berguru wacana ondel-ondel dan seterusnya.
Wawasan Nusantara di Bidang Pendidikan
Pendidikan di Indonesia juga memahami keberagaman seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu, dalam sistem pendidikan Indonesia selalu ada Muatan Lokal yang sanggup diisi oleh masing-masing wilayah dengan menyesuakan dengan kondisi masing-masing. Hal ini untuk menjaga keberagaman Indonesia yang juga sudah diakui oleh para cowok pada 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. Khususnya ikrar yang ketiga, "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Pada 1928 sudah diakui secara implisit bahwa bangsa Indonesia yeng menempati seluruh wilayah Nusatara mempunyai bahasa yang sangat bermacam-macam dan berbeda. Tidak untuk disamakan, tetapi untuk disatukan dengan bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia.
Demkian klarifikasi wacana Wawasan Nusantara. Semoga kita semua mempunyai wawasan dan kecintaan terhadap seluruh wilayah Indonesia.
loading...
Buat lebih berguna, kongsi:
